Sistem pemerintahan Australia didasar kan pada tradisi demokrasi liberal yang di dalamnya terdapat toleransi beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika, namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901. Ketika keenam negara bekas koloni Inggris setuju untuk berserikat menjadi negara bagian Australia.
Konstitusi Australia pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901 dengan meletakkan dasar-dasar sistem pe merintahan Australia. Konstitusi Australia menetapkan per aturan, tanggung jawab pemerintah, dan menjabarkan wewenang dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan ekse kutif me laksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sedangkan badan yudikatif memastikan berfungsi nya peng adilan, pengangkatan, dan pem berhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, ter masuk di antaranya konstitusi Australia, serta menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.
Australia dikenal sebagai negara monarki konstitusional. Hal ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang we wenangnya dibatasi oleh konstitusi/ UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II, meskipun ia juga adalah Ratu Inggris. Jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktik pe merintah an/konstitusional. Dalam kenyataannya, ratu tidak mempunyai peranan apa pun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, ratu secara resmi diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang diangkat oleh ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apa pun dalam tugas keseharian gubernur jenderal.
Meski diakui, gubernur jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia. Posisinya tidak harus mengikuti arahan, peng awasan ataupun hak veto dari Ratu dan pemerintah Inggris. Dalam UUD/ kons titusi, wewenang dan tugas gubernur jenderal termasuk memanggil, meng hentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Berdasarkan konvensi, gubernur jenderal hanya bertindak atas permintaan para menteri dalam semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi gubernur jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan pemerintah. Keenam gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing. Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral (dua kamar), yakni mempunyai House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggung jawab menetapkan UU berskala nasional, seperti perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerja sama industri, dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/peraturan pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum menjadi UU/peraturan pemerintah. DPR (House of Representatives) mengusulkan sebagian besar rancangan UU/peraturan pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, dan setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di Majelis Rendah berhak membentuk pemerintahan.
Hal-hal yang tidak diatur oleh pemerintah federasi merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian dan teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat), tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Suatu UU/peraturan negara bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional federasi maka UU/peraturan pemerintah federasi berlaku di atas wewenang UU/peraturan negara bagian. Semua parlemen negara bagian, kecuali Queensland bersifat bikameral, yakni mempunyai Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Sementara itu, parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis.
Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran, dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.
Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggung jawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi. Kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggung jawab pemerintah lokal secara khusus, meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan, serta fasilitas hiburan masyarakat.
Pemerintah federasi dan negara bagian menjalin kerja sama di berbagai bidang. Bidang yang resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori, seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.
ARTIKEL TERKAIT:
