Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

>Kelebihan sistem pemerintahan indonesia :

1. Lembaga legislatif cukup produktif menghasilkan undang-undang.
2. Lembaga-lembaga penegak hukum kini tidak lagi kebal dari pengawasan, baik oleh lembaga bentukan negara maupun oleh masyarakat.
3. MPR kini tidak lagi sedominan sebelum amandemen UUD 1945.
4. DPR memiliki posisi politik yang kuat sehingga mampu mengontrol posisi presiden.
5. Pembentukan DPD memunculkan harapan akan semakin didengarnya suara daerah.
6. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan pembatasan masa jabatan.
7. Jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena tidak terjadi krisis kabinet.

Baca Selengkapnya...

Kekurangan Sistem Pemerintahan Semi Presidensil

>Kekurangan sistem pemerintahan semi presidensil :

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Baca Selengkapnya...

Kelebihan Sistem Pemerintahan Semi Presidensil

>Kelebihan sistem pemerintahan semi presidensil :

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Prancis adalah empat tahun, presiden Cina adalah lima tahun.
3. Penyusun program kerja kabinet dilakukan oleh presiden dan perdana menteri sehingga memiliki kualitas yang baik.

Baca Selengkapnya...

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Semi Presidensil

>Ciri-ciri sistem semi presidensil :

1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden dan perdana menteri. Presiden mengurusi tugas-tugas keluar negeri seperti kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Perdana menteri menjadi kepala yang bertugas untuk mengatur urusan dalam negeri.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden dan perdana menteri secara bersama-sama. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada perdana menteri.
3. Presiden dan perdana menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden dan perdana menteri tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat, dan memiliki tugas untuk mengontrol presiden dan perdana menteri.

Baca Selengkapnya...

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

>Kekurangan sistem pemerintahan parlementer :

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waku kabinet dapet bubar.
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Baca Selengkapnya...

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

>Kelebihan sistem pemerintahan parlementer :

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu rantai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Baca Selengkapnya...

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

>Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau rata atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk pembentukan parlemen baru.

Baca Selengkapnya...

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensil

>Kekurangan sistem presidensil :

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Baca Selengkapnya...

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensil

>Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensil :

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Baca Selengkapnya...

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensil

>Ciri-ciri sistem pemerintahan ppresidensil adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlemen.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Baca Selengkapnya...

Pengertian Sistem Pemerintahan

>Sistem pemerintahan adalah suatu cara mengatur bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga, sistem pemerintahan lebih menekankan pada sistem yang digunakan dalam melaksanakan kekuasaan negara.

Baca Selengkapnya...

Sistem Pemerintahan Monarki

>Monarki (Kerajaan) adalah bentuk negara yang kekuasaan pemerintahan negaranya dipegang/dikepalai oleh satu orang (seorang raja, kaisar, atau pimpinan tertinggi/syah) dan biasanya berdasarkan atas keturunan dengan jabatan seumur hidup. Misalnya, negara Jepang dipimpin oleh Kaisar, negara Belanda dipimpin oleh Ratu, atau negara Muangthai/Thailand dipimpin oleh Raja.

Baca Selengkapnya...